- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Penggunaan komputer dan pemanfaatan konektivitas internet di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan negara lain.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Telekomunikasi, Informatika, Media, dan Penyiaran, Anindya N Bakrie, mencatat, penetrasi masyarakat terhadap komputer masih sekitar 4 persen, sementara penetrasi ke koneksi internet masih di bawah 10 persen.
"Dibandingkan dengan negara lain, penetrasi komputer dan internet Indonesia masih terbatas," kata Anindya saat pembukaan Apkomindo Summit 2010 di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin, 19 April 2010.
Penetrasi internet di Amerika Serikat dan Australia, Anindya menjelaskan, telah mencapai 70 persen. Sementara Malaysia dan China sudah di atas 50 persen.
Meski demikian, Anindya melihat rendahnya penetrasi pada internet dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kinerja pemain industri IT di kandang sendiri.
"Konektivitas internet menjadi penting apalagi dalam sepuluh tahun ini akan menjadi revolusi besar dalam penetrasi internet, tidak hanya konektivitas tapi user device dan content harus bisa mengimbangi," kata Anindya.
Dengan branding dan pendekatan kepada konsumen yang baik, menurutnya produk nasional akan bisa bersaing di pasar domestik.
Ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Suhanda Wijaya menjelaskan, peningkatan penetrasi bisa dilakukan jika volume produksi di Indonesia bisa ditingkatkan, sehingga secara skala ekonomi yang besar bisa menurunkan harga dan akibatnya masyarakat bisa menyerap produk komputer lebih banyak lagi.
"Untuk meningkatkan itu, perlu ditumbuhkan industri IT di daerah yang selama ini rendah, untuk mengakselerasi penetrasi," ujarnya.
Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar menambahkan, di samping daya jangkau pembelian konsumen atas konektivitas internet, perlu ada sikap politis pemerintah, terutama pemerintah daerah.
"Bulan lalu saat berkunjung ke salah satu kabupaten, pemerintah daerahnya memberikan koneksi Wifi gratis di jalan-jalan protokol," kata dia. Sehingga, masyarakat di daerahnya bisa menyerap konektivitas internet secara mudah. (art)
Komisi II DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku setuju dan mendorong agar revisi Undang-undang tentang Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029. Awal periode
