Blokir Internet, Iran Siapkan Versi Halal

VIVAnews - Masyarakat Iran agaknya harus mulai membiasakan diri untuk tidak mengakses Facebook, Google, Yahoo, atau situs asing lainnya. Ini menyusul rencana pemerintah untuk memblokir seluruh akses internet berbasis portal berita, jejaring sosial dan surat elektronik.

Sebagai gantinya, pemerintah akan menyediakan layanan-layanan serupa versi lokal yang dapat diakses setelah mendaftarkan alamat rumah dan nomor jaminan sosial. Mereka menyebut program ini: Internet Nasional atau Internet Halal.

"Iran segera membuat internet yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan perdagangan dengan dunia," kata Kepala Urusan Ekonomi Iran, Ali Aghamohammadi, dalam sebuah pernyataan di kantor berita pemerintah, dikutip Aljazeera.

Dilansir oleh Telegraph, rencana tersebut telah mendapat dukungan dari pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Orang paling berkuasa di Iran ini mengecam internet sebagai dosa dan alat bagi Barat melancarkan "perang" lewat serangan budaya.

Target utama pemblokiran ini sebenarnya adalah aktivis antirezim pemerintah yang sejak kegagalan 'Revolusi Hijau' selalu mengandalkan internet sebagai media perlawanan.

Rezim pemerintah kerap terguncang dengan penyebaran informasi melalui internet. Salah satunya, rekaman seorang wanita muda bernama Neda Agha-Soltani, yang ditembak mati algojo pemerintah di Teheran pada 2009. Rekaman itu menyebar begitu cepat yang tentu memberi citra buruk bagi pemerintah.

Sejak program Internet Halal diperkenalkan musim panas ini, penolakan terus bermunculan.  "Pemerintah tidak ingin rekaman video seperti Neda beredar luas lagi, sehingga pengendalian internet menjadi prioritas," kata kata Amir Bayani, dari lembaga antisensor.

"Orang-orang mengandalkan internet untuk sumber informasi terbaru. Tak ada orang yang percaya situs berita pemerintah. Informasi yang tak tersensor hanya bisa kami temui di blog, Facebook, situs-situs yang kini berada di bawah ancaman," Bayani menambahkan. "Saya harap oposisi bisa menggagalkan rencana ini."