- Antara/ M Risyal Hidayat
VIVAnews - Pertumbuhan ekonomi global semakin menuntut pasar kerja yang ketat dan kompetitif. Gejala ini diwarnai persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.
Sementara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menilai Indonesia masih kekurangan tenaga kerja ahli dalam bidang teknologi, atau dikenal juga dengan sebutan perekayasa.
Pemerintah pun berkewajiban mempersiapkan perekayasa, baik dalam jumlah dan kualitas, untuk menyambut pasar bebas di kawasan Asia.
Menurut Kepala BPPT Marzan A Iskandar, saat ini jumlah perekayasa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia masih sekitar 2.100, sementara insinyur profesional berjumlah lebih dari 10.000.
"Tapi, itu bukan jumlah yang banyak, masih sangat kurang. Indonesia masih membutuhkan minimal 15.000 orang lagi," kata Marzan, saat ditemui di acara Forum Perekayasa Nasional, di BPPT, Jakarta 15 Mei 2013.
Dia menambahkan, pemerintah harus secara cermat menghitung kebutuhan dan kekurangan para perekayasa serta menyampaikan kepada pihak-pihak terkait agar kekurangan ini segera terisi.
"Pemerintah sudah menyampaikan kepada universitas dan perguruan tinggi terkait kekurangan tenaga perekayasa. Harus ada peningkatan penerimaan termasuk juga peningkatan kualitas, modifikasi kurikulum, dan program training," imbuh Marzan.
"Teror" Tenaga Asing
Tujuan dari persiapan tenaga-tenaga perekayasa asal Indonesia adalah untuk meningkatkan daya saing anak bangsa terhadap tenaga asing. Mengingat tahun 2015 mulai diberlakukan ASEAN Community atau pasar bebas di kawasan Asia.
Untuk mempersiapkan tenaga perekayasa profesional, pemerintah sudah mempunyai program bernama forum perekayasa. Sementara di luar pemerintah, ada yang namanya insinyur profesional.
"Tenaga profesional harus dipersiapkan secara cepat, seperti sistem sertifikasi, kualifikasi, dan tentu saja jumlahnya. Jika tidak siap, maka tenaga kerja perekayasa profesional di Tanah Air akan digantikan oleh tenaga kerja asing," tegas Marzan.
Pemberian sertifikasi untuk perekayasa berstatus PNS diberikan oleh BPPT, seperti perekayasa pertama, muda, dan madya. Untuk perekayasa utama harus berdasarkan keputusan presiden.
Sedangkan untuk insinyur profesional diberikan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Saat ini mereka punya tiga jenjang, muda, madya dan utama. (umi)
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
