VIVANews - Mahkamah Konstitusi akan mengisolasi sekitar 30 panitera yang ikut mengurus perkara sengketa Pemilihan Umum. Semua alat komunikasi berupa handphone disita sementara waktu sampai semua perkara selesai.
"Selain panitera, ada juga pegawai yang melayani langsung perkara sengketa. Jumlahnya jadi ada 60 orang yang diberi handphone esia (code division multiple access/CDMA) sebagai alat komunikasi," kata Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Ghaffar usai mengambil sumpah para panitera tersebut, Jumat 24 April 2009.
Nomor telepon genggam pun diberikan nomor baru untuk mengurangi komunikasi petugas dengan pihak berperkara.
Karantina itu, sambungnya, akan mulai sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pemilihan Umum Legislatif pada 9 Mei mendatang. Pada hari itu, kata dia, MK resmi membuka pendaftaran perkara. "Hingga tiga puluh hari sejak tanggal itu," kata dia.
Ia telah menyiapkan ruang khusus di lantai 8 Gedung MK yang lengkap dengan CCTV dan polisi untuk menjaga para panitera dalam melaksanakan tugasnya.
Menurutnya, karantina tersebut merupakan bentuk antisipasi sidang yang akan berjalan sampai larut malam. "Selesai sidang, mereka pun harus menyiapkan bahan untuk sidang besoknya. Jadi, kami sediakan mess khusus," kata dia.
Dalam sambutan usai melantik para panitera dan petugas sidang sengketa pemilu, Janedjri meminta agar petugas yang melayani perkara sengketa mampu memberi pelayanan dengan sejumlah prinsip, yakni transparansi, keterbukaan untuk memberikan informasi mengenai proses sidang. "Tapi tetap ada sesuatu yang harus kita tutup, misalnya musyarawah hakim untuk memutus," jelasnya.
BMKG Sebut Gelombang hingga 2,5 Meter Bakal Terjadi di Perairan Indonesia, Ini Lokasinya
BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 20 hingga 21 A
