VIVAnews - Terkait kegiatan Kampanye Nasional HKI Tahap II yang membidik BUMN dan sejumlah mal, Business Software Alliance (BSA) menilai perlu adanya ketegasan bahwa semua pihak, baik badan pemerintah maupun perusahaan swasta, memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum.
Duta BSA di Indonesia Donny A Syehoputra mengatakan, kampanye dan sosialisasi ini harus diikuti dengan kontrol hukum yang disiplin. Pasalnya, potensi pelanggaran di dalam badan pemerintah bisa saja relatif lebih besar ketimbang organisasi swasta.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Andy (Sekretaris Timnas PPHKI), yang mana adanya potensi penyalahgunaan budget belanja produk. Di mana divisi pengadaan seharusnya membeli produk original, malah digunakan untuk membeli produk yang non-original, demi mendapatkan selisih anggaran,” ucap Donny pada VIVAnews, usai Kampanye Timnas PPHKI Tahap II di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, 1 September 2009.
Sama seperti tahap sebelumnya, Kampanye Nasional HKI Tahap II sementara ini berupa surat imbauan yang dilayangkan ke seluruh BUMN di Tanah Air. “Untuk sosialisasi berupa kunjungan, segala keputusan ada di tangan Timnas PPHKI. Wewenang ada di mereka, kami (BSA) tidak mungkin melangkahinya. Begitu pun rajia software ilegal, keputusan bukan di kami,” ucap Donny.
Terkait BUMN yang menjadi target kampanye kali ini, Donny berkomentar, bahwa hal tersebut dilatarbelakangi tingkat pembajakan software yang sudah memprihatinkan karena terjadi di hampir seluruh industri.
“Melalui kampanye ini, diharapkan institusi pemerintah selaku pembuat kebijakan dapat berpartisipasi dalam mensosialisasikan penggunaan produk-produk yang mengandung unsur HKI, seperti misalnya software yang berlisensi,” ucapnya.
Sejarah Tercipta Thomas Cup dan Uber Cup, Sempat Tertunda Gegara Perang Dunia II
Thomas Cup dan Uber Cup merupakan salah satu kompetisi bulutangkis bergengsi di dunia dengan menggunakan sistem beregu putra dan putri.
